Semarang, Wartakonsumen.com -- Fenomena maraknya perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector tidak hanya menyoroti lemahnya perlindungan terhadap konsumen, tetapi juga membuka perdebatan tentang kepastian hukum bagi para kreditur.

Di satu sisi, konsumen yang membeli kendaraan dengan sistem kredit berhak atas perlindungan dari praktik sewenang-wenang. Namun di sisi lain, perusahaan pembiayaan atau leasing juga memerlukan jaminan hukum untuk menagih atau mengeksekusi barang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi titik balik penting dalam merumuskan ulang relasi antara kreditur dan debitur.

Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan mengenai wanprestasi antara kedua belah pihak.

Baca Juga: Leasing Tidak Bisa Menarik Kendaraan Tanpa Putusan Wanprestasi Melalui Pengadilan

Apabila debitur keberatan dan tidak mengakui telah wanprestasi, maka kreditur tidak bisa serta-merta melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu.

Putusan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen agar tidak menjadi korban eksekusi sepihak yang kerap menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun psikologis.

Namun dari sisi pelaku usaha, terutama industri pembiayaan, putusan ini dinilai memberi beban tambahan dalam proses penagihan karena menambah waktu, biaya, dan ketidakpastian.

Baca Juga: Debitur Tak Perlu Panik, Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum dalam Eksekusi Fidusia