Semarang, Wartakonsumen.com -- Perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekadar perbincangan di kalangan penggemar teknologi, kini aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan ratusan token lainnya telah menjadi pilihan investasi alternatif masyarakat.

Lonjakan pengguna kripto ini dipicu oleh kemudahan akses, potensi keuntungan tinggi, serta perubahan gaya investasi generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital.

Namun di balik geliat pertumbuhan itu, terdapat berbagai tantangan. Fluktuasi harga yang tajam, risiko pencurian digital, dan maraknya platform tak berizin menghadirkan kerentanan bagi konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi sangat krusial.

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Kripto

Baca Juga: Mendag Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen, Respons Perubahan Perdagangan Digital

Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen dalam perdagangan kripto berpijak pada beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk aset digital.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan transaksi digital, pengamanan data pribadi, dan perlindungan dari akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Pembaruan UU ITE pada 2024 semakin memperkuat posisi konsumen digital, termasuk dalam aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan kripto.

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?