Jakarta, Wartakonsumen.com -- Perdagangan aset kripto di Indonesia semakin marak, ditandai dengan tumbuhnya jumlah investor ritel yang kini mencapai jutaan orang, terutama generasi muda. Namun, di balik geliat positif ini, isu transparansi biaya transaksi dan risiko investasi masih menjadi titik lemah yang berpotensi merugikan konsumen.

Banyak pengguna platform exchange mengaku tidak memahami struktur biaya yang dikenakan dan tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang risiko fluktuasi harga, likuiditas rendah, atau bahkan potensi delisting aset.

Masalah transparansi biaya di platform exchange

Salah satu persoalan utama yang dihadapi konsumen adalah ketidakjelasan informasi mengenai biaya transaksi, biaya penarikan (withdrawal), hingga selisih harga beli dan jual (spread) yang kerap berubah tanpa pemberitahuan yang memadai.

Baca Juga: Tanggung Jawab Platform dan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto

Beberapa platform memajang tabel biaya di laman mereka, tetapi seringkali tidak dikomunikasikan secara aktif kepada pengguna baru pada saat registrasi atau saat hendak melakukan transaksi.

Biaya tambahan ini bisa signifikan. Misalnya, untuk setiap transaksi beli/jual, pengguna dikenakan fee antara 0,1% hingga 0,3%. Namun, spread harga bisa jauh lebih besar, tergantung likuiditas aset.

Di sinilah kerugian konsumen kerap terjadi, mereka membeli pada harga tinggi dan menjual pada harga yang lebih rendah, tanpa menyadari adanya selisih yang cukup besar karena pergerakan harga dan spread internal platform.