Semarang, Wartakonsumen.com -- Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami lonjakan pertumbuhan e-commerce yang sangat signifikan. Berbelanja lewat platform digital telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi transaksi daring.

Namun, di balik kemudahan dan kecepatan layanan digital ini, tidak sedikit konsumen yang menghadapi masalah. Mulai dari barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, hingga penipuan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting dan tidak bisa diabaikan.

Pemerintah Indonesia melalui sejumlah regulasi telah memberikan landasan hukum untuk menjamin hak-hak konsumen dalam ekosistem perdagangan elektronik.

Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, bahkan di ruang digital yang tak berbatas.

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?

Regulasi yang Melindungi Konsumen E-Commerce

Sejumlah regulasi menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan konsumen e-commerce. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak-hak mendasar bagi konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Kedua, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memperkuat aspek keabsahan hukum transaksi digital, sekaligus memberikan ruang bagi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sistem elektronik yang merugikan konsumen.

Baca Juga: Begini Regulasi dan Implementasi Perlindungan Nasabah Asuransi