Jakarta, Wartakonsumen.com -- Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, pembelian properti seperti rumah tapak, apartemen, atau rumah susun menjadi pilihan utama. Namun, tidak sedikit konsumen yang justru terjerat persoalan hukum karena lemahnya pemahaman terhadap hak-haknya dalam transaksi properti.

Padahal, sejumlah ketentuan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjadi payung hukum utama dalam melindungi hak-hak pembeli properti.

Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk dalam hal ini adalah produk properti.

Baca Juga: Konsumen Wajib Tahu Skema dalam Pembelian Properti

Lebih lanjut, Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dalam konteks properti, ini berarti konsumen berhak mengetahui dengan detail status kepemilikan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), status sertifikat, spesifikasi bangunan, serta jangka waktu serah terima unit.

Sayangnya, dalam praktiknya tidak semua pengembang properti menjalankan kewajiban tersebut secara transparan. Masih kerap ditemui kasus di mana unit rumah atau apartemen ditawarkan kepada publik tanpa kejelasan legalitas lahan, atau bahkan dijual sebelum seluruh perizinan dikantongi.

Baca Juga: Kasus Gagal Serah Terima Properti, Posisi Hukum Konsumen Perlu Diperkuat