Jakarta, Wartakonsumen.com -- Sengketa antara konsumen dan pengembang properti bukan lagi hal yang langka di Indonesia. Dari proyek perumahan mangkrak, keterlambatan serah terima unit, hingga fasilitas yang tidak sesuai dengan brosur, beragam persoalan muncul dan menempatkan konsumen dalam posisi yang merugi.

Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui berbagai lembaga pengawasan dan perlindungan konsumen menjadi penting untuk menjembatani penyelesaian sengketa secara adil.

Secara struktural, perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di bawah payung hukum ini, pemerintah membentuk sejumlah institusi, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan juga melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian PUPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?

BPKN memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan nasihat dan rekomendasi kepada pemerintah terkait isu-isu perlindungan konsumen, termasuk di sektor properti.

Selama periode 2022 hingga 2024, BPKN menerima ratusan pengaduan dari masyarakat mengenai keterlambatan pembangunan, proyek gagal serah terima, dan promosi properti yang tidak sesuai kenyataan.

Laporan ini kemudian dikaji dan diteruskan kepada otoritas terkait agar dilakukan penanganan lebih lanjut.

Baca Juga: Begini Regulasi dan Implementasi Perlindungan Nasabah Asuransi