Semarang, Wartakonsumen.com -- Dalam beberapa tahun terakhir, industri pinjaman online (pinjol) berkembang pesat di Indonesia. Kemudahan mengakses dana melalui aplikasi atau situs web membuat layanan ini menarik, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. Namun, pertumbuhan pesat ini juga disertai dengan maraknya praktik-praktik yang merugikan konsumen.

Dari bunga mencekik, teror penagihan, hingga penyalahgunaan data pribadi, pinjol menjadi momok bagi sebagian masyarakat.

Dalam konteks inilah penting untuk menekankan bahwa negara menjamin hak-hak konsumen dan telah menerbitkan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap konsumen layanan pinjaman online.

Menjamurnya Pinjol dan Dampaknya

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?

Kemunculan pinjol awalnya menjawab kebutuhan pasar akan akses pembiayaan cepat tanpa prosedur yang rumit. Namun, dalam praktiknya, banyak layanan pinjol yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tanpa mengindahkan prinsip perlindungan konsumen.

Tak sedikit konsumen yang terjebak dalam skema bunga berlipat ganda, penagihan dengan intimidasi, hingga pencemaran nama baik.

Menurut laporan OJK, sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, ribuan aduan masyarakat telah masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dengan sebagian besar berkaitan dengan sektor pinjaman online. Ini menjadi sinyal kuat bahwa ekosistem pinjol masih belum sepenuhnya sehat dan memerlukan pengawasan lebih ketat.

Baca Juga: Begini Regulasi dan Implementasi Perlindungan Nasabah Asuransi