Semarang, Wartakonsumen.com — Dalam beberapa tahun terakhir, industri pinjaman online (pinjol) berkembang pesat di Indonesia. Kemudahan mengakses dana melalui aplikasi atau situs web membuat layanan ini menarik, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. Namun, pertumbuhan pesat ini juga disertai dengan maraknya praktik-praktik yang merugikan konsumen.

Dari bunga mencekik, teror penagihan, hingga penyalahgunaan data pribadi, pinjol menjadi momok bagi sebagian masyarakat.

Dalam konteks inilah penting untuk menekankan bahwa negara menjamin hak-hak konsumen dan telah menerbitkan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap konsumen layanan pinjaman online.

Menjamurnya Pinjol dan Dampaknya

Kemunculan pinjol awalnya menjawab kebutuhan pasar akan akses pembiayaan cepat tanpa prosedur yang rumit. Namun, dalam praktiknya, banyak layanan pinjol yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tanpa mengindahkan prinsip perlindungan konsumen.

Tak sedikit konsumen yang terjebak dalam skema bunga berlipat ganda, penagihan dengan intimidasi, hingga pencemaran nama baik.

Menurut laporan OJK, sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, ribuan aduan masyarakat telah masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dengan sebagian besar berkaitan dengan sektor pinjaman online. Ini menjadi sinyal kuat bahwa ekosistem pinjol masih belum sepenuhnya sehat dan memerlukan pengawasan lebih ketat.

Payung Hukum dan Lembaga Pengawas

Untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjol ilegal dan sewenang-wenang, pemerintah telah mengatur sejumlah regulasi.

Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang mengawasi layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk pinjol, melalui sejumlah aturan.

Di antaranya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan penyelenggara pinjol untuk terdaftar dan berizin di OJK.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk dalam layanan pinjol.

Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Tak hanya itu, Kominfo juga aktif melakukan pemblokiran terhadap aplikasi pinjol ilegal. Sementara itu, Satgas Waspada Investasi (SWI), yang terdiri dari beberapa lembaga termasuk OJK, Kominfo, dan Kepolisian RI, rutin merilis daftar pinjol ilegal dan menerima laporan dari masyarakat.

Hak Konsumen yang Wajib Dihormati

Dalam interaksi antara konsumen dan penyedia pinjaman, ada sejumlah hak yang tidak bisa diabaikan.

Pertama, konsumen berhak mengetahui bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, serta skema pembayaran secara jelas dan transparan.

Kedua, konsumen memiliki hak untuk menolak akses ke data pribadi yang tidak relevan. Ketiga, konsumen tidak boleh mendapat perlakuan tidak manusiawi dalam proses penagihan.

Regulasi menegaskan bahwa pinjol yang terdaftar di OJK wajib menjamin keamanan data pengguna dan hanya boleh mengakses informasi yang diperlukan, seperti kamera, mikrofon, dan lokasi dengan persetujuan. Penagihan pun wajib dilakukan secara etis, tanpa kekerasan, intimidasi, atau penyebaran informasi pribadi kepada pihak lain.

Konsumen Harus Lebih Kritis

Meski regulasi telah ada, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua konsumen memahami hak-hak mereka. Tak sedikit yang tergiur iming-iming pencairan cepat, namun tidak membaca ketentuan pinjaman secara detail. Akibatnya, saat terjadi masalah, konsumen baru menyadari betapa besar risiko dari pinjol ilegal.

Pemerintah dan lembaga pengawas memang telah menyediakan kanal pengaduan, namun edukasi tetap menjadi kunci. Konsumen harus lebih kritis, mengecek legalitas pinjol melalui situs resmi OJK, dan memahami skema pinjaman secara menyeluruh sebelum mengajukan pinjaman.

Menuju Ekosistem Pinjol yang Sehat

Keberadaan pinjaman online tidak serta merta negatif. Jika diatur dengan baik, sektor ini dapat menjadi solusi inklusi keuangan yang kuat. Namun, hal tersebut hanya akan terwujud jika seluruh pihak—pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat sama-sama mematuhi aturan main.

Negara melalui regulasi dan pengawasan telah menyatakan keberpihakannya terhadap perlindungan konsumen. Sekarang, tinggal bagaimana regulasi tersebut ditegakkan secara konsisten dan dipahami oleh publik.

Pinjol bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang keadilan dan hak konsumen. Dalam sistem demokrasi dan hukum seperti Indonesia, tidak boleh ada layanan keuangan yang berjalan di atas penderitaan rakyat. (*)