Jakarta, Wartakonsumen.com -- Keterlambatan penerbangan atau flight delay telah menjadi momok yang nyaris rutin bagi penumpang pesawat di Indonesia. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai bagian dari risiko perjalanan udara, tetapi sebenarnya, keterlambatan bukanlah kondisi yang bisa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Dalam sistem perlindungan konsumen yang sehat, penumpang memiliki hak atas informasi yang akurat dan kompensasi yang layak jika penerbangan tidak berlangsung sesuai jadwal.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 89 Tahun 2015, telah menetapkan bahwa maskapai penerbangan wajib memberikan kompensasi kepada penumpang jika terjadi keterlambatan lebih dari 30 menit.

Bentuk kompensasi bergantung pada durasi keterlambatan, mulai dari minuman ringan, makanan, hingga kompensasi finansial atau pengalihan ke penerbangan lain.

Baca Juga: Konsistensi Label Produk Jepang Menunjukkan Tingginya Penghormatan kepada Konsumen

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah sejauh mana regulasi ini diterapkan secara konsisten oleh maskapai.

Data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menunjukkan bahwa pada 2023, tingkat ketepatan waktu atau on-time performance (OTP) rata-rata maskapai Indonesia berada di angka 78 persen.

Ini berarti sekitar 1 dari 5 penerbangan mengalami keterlambatan.

Baca Juga: Mendag Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen, Respons Perubahan Perdagangan Digital