Semarang, Wartakonsumen.com -- Kasus-kasus perampasan kendaraan oleh debt collector masih kerap terjadi di sejumlah daerah, meski Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan penting yang membatasi ruang gerak eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur. Dalam banyak kejadian, debt collector yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan atau leasing kerap menghentikan kendaraan di jalan, meminta kunci, dan bahkan menarik kendaraan secara paksa.

Tidak sedikit masyarakat yang merasa terintimidasi dan tidak tahu harus berbuat apa, terlebih saat ditunjukkan dokumen fidusia sebagai alasan sah untuk melakukan eksekusi.

Padahal, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, cara pandang terhadap eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan.

Putusan ini memberikan tafsir baru terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang sebelumnya memberikan kekuatan eksekutorial langsung (parate eksekusi) kepada kreditur.

Baca Juga: Debitur Tak Perlu Panik, Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum dalam Eksekusi Fidusia

Putusan MK Mengubah Wajah Eksekusi Fidusia

Sebelum putusan MK, kreditur yang memiliki sertifikat jaminan fidusia dapat langsung melakukan eksekusi atas objek jaminan jika debitur dianggap wanprestasi. Tanpa perlu melalui pengadilan, kendaraan atau barang jaminan bisa ditarik langsung dengan dalih sertifikat fidusia sudah berkekuatan eksekusi setara putusan pengadilan.

Namun, dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan parate eksekusi tidak dapat dilakukan sembarangan. Jika debitur keberatan dan tidak mengakui adanya wanprestasi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dalam hal ini, kreditur wajib mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membuktikan terlebih dahulu apakah debitur benar-benar melakukan wanprestasi.

Baca Juga: Mencari Titik Temu Antara Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum Perjanjian Fidusia