Jakarta, Wartakonsumen.com -- Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun di balik pertumbuhan ini, ada pula peningkatan ancaman keamanan siber yang mengintai pengguna, terutama terkait peretasan dompet digital atau crypto wallet.

Beberapa kasus menunjukkan konsumen mengalami kerugian karena saldo kripto mereka raib akibat celah keamanan pada aplikasi atau karena kelalaian pengguna sendiri.

Yang menjadi persoalan adalah, siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi kebocoran data atau dana hilang akibat peretasan ini?

Banyak platform berdalih bahwa keamanan dompet adalah tanggung jawab pengguna, padahal konsumen tidak selalu memiliki pengetahuan teknis memadai untuk mengamankan dompet kripto mereka secara mandiri.

Baca Juga: Transparansi dan Risiko Perdagangan Kripto, Hak Konsumen yang Masih Rentan Diabaikan

Posisi Hukum dan Perlindungan Konsumen

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan konsumen di sektor kripto masih berkembang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) secara umum mewajibkan pelaku usaha memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumennya.
Di sisi lain, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), sehingga pengawasan lebih berfokus pada aspek perdagangan, bukan perlindungan konsumen.

Namun, jika terjadi kasus seperti peretasan yang berasal dari kelemahan sistem keamanan platform, misalnya ada bug dalam sistem aplikasi penyimpanan, maka semestinya penyelenggara platform dapat dimintai pertanggungjawaban.