Semarang, Wartakonsumen.com -- Di tengah maraknya kasus penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi titik balik penting dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian fidusia.

Debitur yang selama ini merasa terintimidasi dan tidak tahu harus berbuat apa kini mendapatkan kepastian hukum bahwa mereka tidak bisa begitu saja dianggap wanprestasi dan kehilangan objek jaminan fidusia tanpa proses hukum yang sah.

Kejelasan tentang Wanprestasi Tidak Lagi Sepihak

Sebelum adanya putusan MK tersebut, pihak kreditur yang menerima jaminan fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi secara sepihak, yang dikenal dengan istilah “parate eksekusi”. Hak ini diperoleh karena sertifikat jaminan fidusia dianggap memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga: Leasing Tidak Bisa Menarik Kendaraan Tanpa Putusan Wanprestasi Melalui Pengadilan

Akibatnya, kendaraan bisa langsung ditarik oleh leasing melalui pihak ketiga seperti debt collector, tanpa adanya keputusan pengadilan terlebih dahulu.

Namun, Putusan MK mengubah paradigma ini secara signifikan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jika debitur tidak mengakui telah melakukan wanprestasi, maka eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Dalam situasi ini, kreditur wajib mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan terlebih dahulu. Artinya, hanya pengadilan yang berwenang memutuskan apakah benar telah terjadi pelanggaran kontrak oleh debitur.

Baca Juga: Mencari Titik Temu Antara Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum Perjanjian Fidusia