Pakar hukum perdata dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Sulistiowati, dalam sebuah seminar menyampaikan bahwa edukasi kepada konsumen menjadi krusial, karena banyak yang merasa tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan kendaraan mereka. Padahal, hukum kini melindungi posisi mereka dengan lebih tegas.

Arah Pembenahan dan Harapan ke Depan

Putusan MK ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi lembaga pembiayaan dalam memperbaiki prosedur eksekusi, serta bagi pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik leasing yang menyimpang.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga didesak lebih aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan leasing dan memberi sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar.

Masyarakat luas juga diharapkan semakin menyadari pentingnya membaca dan memahami isi perjanjian fidusia sebelum menandatangani kontrak pembiayaan.

Jika menemukan ketentuan yang dirasa tidak adil atau memberatkan, debitur berhak berkonsultasi kepada lembaga bantuan hukum atau pihak berwenang.