Hal ini ditegaskan oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, bahwa tindakan eksekusi tanpa proses peradilan dapat menimbulkan ketidakadilan dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur. Oleh karena itu, pengadilan harus menjadi penengah objektif dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi.

Praktik di Lapangan Masih Menyimpang

Meski putusan MK sudah final dan mengikat, kenyataannya praktik penarikan kendaraan secara paksa masih kerap terjadi. Banyak leasing yang tetap menggunakan jasa debt collector tanpa menunjukkan surat tugas resmi, identitas yang jelas, maupun salinan putusan pengadilan.

Baca Juga: Apa yang Harus Dilakukan Konsumen Jika Kendaraannya Dirampas Secara Sepihak?

Fenomena ini disinyalir terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap industri pembiayaan serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya.

Tak sedikit debitur yang merasa takut saat didatangi sejumlah orang ke rumah atau jalanan, lalu diminta menyerahkan kendaraannya. Bahkan ada yang mengalami intimidasi verbal hingga fisik.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga menyoroti bahwa dalam pelaksanaan lelang objek jaminan fidusia pasca putusan MK, proses eksekusi harus memiliki dasar hukum berupa putusan pengadilan, kecuali debitur secara sukarela mengakui wanprestasi.

Baca Juga: Peringati Hari Hak Konsumen Sedunia, BPKN Tekankan Penguatan Perlindungan Konsumen di Era AI dan Implementasi ODR