Dalam praktiknya, ini belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan karena belum semua pelaku usaha pembiayaan menyesuaikan proses bisnis mereka dengan regulasi baru tersebut.

Pentingnya Literasi dan Tindakan Tegas dari Aparat

Perlindungan hukum terhadap debitur tak hanya berhenti pada putusan MK, tetapi perlu diperkuat dengan literasi hukum yang lebih baik kepada masyarakat dan penegakan hukum di lapangan.

Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, seharusnya tidak berpihak dan berani menindak pelaku penarikan paksa kendaraan yang tidak sah, bahkan bila mereka mengaku dari perusahaan leasing.

Selain itu, masyarakat sebagai debitur harus memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menolak penarikan kendaraan jika tidak disertai dokumen resmi, terutama putusan pengadilan yang menyatakan mereka wanprestasi.

Debitur juga berhak melaporkan tindakan perampasan atau kekerasan kepada pihak berwenang.