Jakarta, Wartakonsumen.com -- Dalam dunia perasuransian, posisi konsumen sering kali dianggap sebagai pihak yang lemah karena keterbatasan informasi dan minimnya pemahaman terhadap isi polis. Sementara itu, perusahaan asuransi, dengan sumber daya dan jaringan yang luas, kerap berada di posisi dominan.

Kondisi ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan regulasi yang menegaskan hak-hak konsumen agar tidak dirugikan, khususnya melalui Peraturan OJK (POJK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan tersebut tidak hanya berlaku bagi bank, fintech, dan lembaga pembiayaan, tetapi juga mencakup perusahaan asuransi sebagai penyedia jasa keuangan.

Dalam konteks ini, ada lima prinsip utama yang menjadi dasar perlindungan terhadap konsumen asuransi.

Baca Juga: Asuransi Unit Link dan Perlindungan Konsumen, Antara Investasi dan Proteksi

Kelima prinsip ini bukan sekadar wacana, tetapi menjadi landasan bagi pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga sanksi bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar.

Hak atas Informasi yang Jelas dan Transparan

Salah satu hak paling mendasar bagi konsumen adalah memperoleh informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan sebelum membuat keputusan keuangan.

Baca Juga: Transparansi Informasi Polis Asuransi, Antara Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Perusahaan