Kesadaran Hukum Debitur Masih Lemah

Sayangnya, di tengah perubahan hukum ini, masih banyak masyarakat atau debitur yang tidak memahami hak-haknya. Tidak sedikit yang menyerahkan kendaraannya begitu saja kepada debt collector karena merasa takut, tidak berdaya, atau tidak tahu bahwa mereka sebenarnya bisa menolak jika belum ada putusan pengadilan.

Banyak pula kasus di mana debt collector bertindak di luar batas hukum—mengancam, menggunakan kekerasan, bahkan mempermalukan debitur di muka umum. Padahal, hukum Indonesia sangat jelas melarang pengambilan hak milik orang lain secara paksa tanpa proses hukum. Dalam konteks ini, aparat kepolisian pun seharusnya berpihak kepada hukum, bukan kepada pelaku eksekusi ilegal.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah berulang kali mengingatkan bahwa tindakan eksekusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan OJK membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengalami intimidasi atau tindakan melanggar hukum dari perusahaan pembiayaan.

Mendorong Edukasi dan Penegakan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi momentum penting untuk menata kembali praktik fidusia di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi kepada debitur sangat penting agar mereka tidak mudah ditakut-takuti oleh debt collector dan tahu bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka.