Kondisi ini tentu tidak ideal dalam kerangka perlindungan konsumen.

Di negara dengan sistem regulasi transportasi yang kuat, seperti Uni Eropa, maskapai diwajibkan membayar kompensasi secara otomatis jika keterlambatan mencapai batas tertentu.

Misalnya, dalam aturan EC 261/2004, penumpang berhak atas kompensasi hingga €600 tergantung pada jarak dan durasi keterlambatan.

Baca Juga: Negara Wajib Menjamin Keamanan Pasien Terhadap obat dan Produk Farmasi Lainnya

Proses klaim pun bisa dilakukan dengan mudah, bahkan melalui aplikasi daring atau secara otomatis melalui kerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen.

Indonesia bisa belajar dari praktik tersebut. Otoritas bandara, sebagai mitra pengawas operasional maskapai, seharusnya bisa lebih aktif memastikan bahwa kompensasi diberikan di tempat dan waktu yang tepat.

Pos layanan pengaduan yang ada di bandara tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi harus proaktif mendampingi penumpang yang mengalami keterlambatan.

Baca Juga: Menjaga Hak Penumpang Transportasi Udara Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen