Maskapai sering kali berlindung pada alasan teknis, cuaca, atau operasional sebagai penyebab keterlambatan yang diklaim di luar kendali mereka.

Padahal, berdasarkan aturan, jika keterlambatan terjadi karena faktor di bawah kendali maskapai, seperti rotasi pesawat, kesalahan operasional, atau keterlambatan kru, maka kompensasi tetap wajib diberikan.

Masalah semakin pelik karena tidak semua penumpang memahami ketentuan tersebut.

Baca Juga: Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Sengketa Properti

Minimnya sosialisasi dari pihak maskapai maupun pemerintah membuat informasi tentang hak kompensasi hanya diketahui oleh segelintir orang.

Tidak ada kewajiban bagi maskapai untuk secara aktif menyampaikan hak kompensasi melalui pengeras suara atau papan pengumuman di bandara.

Alhasil, hanya penumpang yang proaktif bertanya atau mengajukan komplain yang mungkin akan mendapatkan haknya, itupun jika maskapai bersedia menanggapi.

Baca Juga: Pahami Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Kripto di Indonesia