Jika tidak mendapat respons, pengaduan bisa dilayangkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau ke YLKI, bahkan ke BPSK jika ingin diselesaikan secara hukum.

Keterlambatan penerbangan memang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Namun, ketika regulasi telah dibuat untuk melindungi penumpang, maka implementasi di lapangan harus berjalan.

Maskapai yang tidak patuh terhadap kewajiban kompensasi seharusnya dikenai sanksi administratif, termasuk denda dan pencabutan izin operasional, jika pelanggaran terus berulang. Regulasi yang kuat tanpa penegakan yang tegas hanya akan menjadi teks hukum yang mati.

Baca Juga: Negara Menjamin Hak Konsumen, Pinjaman Online Tak Boleh Sewenang-wenang

Dalam dunia penerbangan modern, ketepatan waktu adalah tolok ukur utama layanan. Namun ketika ketepatan itu gagal dipenuhi, maka kompensasi adalah bentuk tanggung jawab yang tidak bisa ditawar.

Sebab di balik setiap delay, ada agenda yang tertunda, rencana yang gagal, bahkan kerugian material yang nyata bagi penumpang. Jika maskapai tak bisa menjanjikan waktu, setidaknya mereka bisa memberikan kepastian bahwa hak konsumen akan tetap dihormati. (*)

Baca Juga: Negara Menjamin Hak Konsumen, Pinjaman Online Tak Boleh Sewenang-wenang