Tak hanya itu, Kominfo juga aktif melakukan pemblokiran terhadap aplikasi pinjol ilegal. Sementara itu, Satgas Waspada Investasi (SWI), yang terdiri dari beberapa lembaga termasuk OJK, Kominfo, dan Kepolisian RI, rutin merilis daftar pinjol ilegal dan menerima laporan dari masyarakat.

Hak Konsumen yang Wajib Dihormati

Dalam interaksi antara konsumen dan penyedia pinjaman, ada sejumlah hak yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga: Regulasi Bappebti Jadi Benteng Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto

Pertama, konsumen berhak mengetahui bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, serta skema pembayaran secara jelas dan transparan.

Kedua, konsumen memiliki hak untuk menolak akses ke data pribadi yang tidak relevan. Ketiga, konsumen tidak boleh mendapat perlakuan tidak manusiawi dalam proses penagihan.

Regulasi menegaskan bahwa pinjol yang terdaftar di OJK wajib menjamin keamanan data pengguna dan hanya boleh mengakses informasi yang diperlukan, seperti kamera, mikrofon, dan lokasi dengan persetujuan. Penagihan pun wajib dilakukan secara etis, tanpa kekerasan, intimidasi, atau penyebaran informasi pribadi kepada pihak lain.

Baca Juga: Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Sengketa Properti