Payung Hukum dan Lembaga Pengawas

Untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjol ilegal dan sewenang-wenang, pemerintah telah mengatur sejumlah regulasi.

Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang mengawasi layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk pinjol, melalui sejumlah aturan.

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?

Di antaranya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan penyelenggara pinjol untuk terdaftar dan berizin di OJK.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk dalam layanan pinjol.

Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Baca Juga: Begini Regulasi dan Implementasi Perlindungan Nasabah Asuransi