Jakarta, Wartakonsumen.com -- Sejak disahkan pada 20 April 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi tonggak penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat di Indonesia.

Undang-undang ini tidak hanya melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan, tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan secara etis dan bertanggung jawab.

UUPK mengatur secara komprehensif hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, mulai dari hak dan kewajiban, asas perlindungan, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga peran pemerintah dan lembaga khusus.

Aturan ini berlaku untuk seluruh transaksi barang dan jasa yang diperdagangkan di wilayah Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor.

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?

Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

Dalam ketentuannya, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Hak tersebut juga mencakup kebebasan memilih produk, mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu, nilai tukar, dan kondisi yang dijanjikan.

Baca Juga: Begini Regulasi dan Implementasi Perlindungan Nasabah Asuransi