Pemerintah memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Kementerian Perdagangan menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap UUPK, bekerja sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), pemerintah daerah, dan instansi terkait.

BPKN bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan konsumen, mengembangkan sistem informasi, hingga melakukan riset dan pendidikan konsumen.

Sementara di tingkat daerah, dinas yang membidangi perdagangan menjalankan fungsi pengawasan langsung di lapangan, termasuk melakukan sidak terhadap produk yang beredar.

Baca Juga: Menjaga Hak Penumpang Transportasi Udara Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Pembinaan dan Pengawasan

UUPK mewajibkan pemerintah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami dan mematuhi ketentuan perlindungan konsumen. Pembinaan ini dapat berupa sosialisasi, pelatihan, hingga pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang taat aturan.

Pengawasan dilakukan secara berkala, baik terhadap barang dan jasa yang beredar maupun terhadap praktik promosi dan iklan. Pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat, media, dan organisasi konsumen untuk memantau potensi pelanggaran.

Baca Juga: Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce, Pentingnya Menjamin Hak di Era Digital