Dengan adanya dua mekanisme ini, diharapkan konsumen memiliki akses yang lebih luas untuk mendapatkan keadilan tanpa terhambat biaya atau prosedur yang rumit.

Larangan Bagi Pelaku Usaha

UUPK menegaskan larangan tegas bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan label, atau tidak memenuhi mutu dan manfaat yang dijanjikan.

Baca Juga: Pahami Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Kripto di Indonesia

Produk yang kadaluarsa, rusak, atau membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen dilarang beredar di pasaran. Larangan juga berlaku terhadap praktik penyesatan konsumen, seperti memberikan informasi yang keliru, memalsukan asal-usul barang, atau membuat iklan yang menipu.

Pelaku usaha juga tidak boleh memanfaatkan kelangkaan barang untuk menetapkan harga secara tidak wajar. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pidana.

Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen

Baca Juga: Negara Wajib Menjamin Keamanan Pasien Terhadap obat dan Produk Farmasi Lainnya