Detail Berita

UU Perlindungan Konsumen, Payung Hukum untuk Pasar yang Adil dan Aman

Foto: Undang-Undang Perlindungan Konsunen (UUPK) tidak hanya melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan, tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan secara etis dan bertanggung jawab.

Oleh : Joko Yuwono

Asas keadilan memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya. Asas keseimbangan menjaga kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah secara proporsional.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen melindungi masyarakat dari risiko kerugian fisik, psikis, atau materiil. Terakhir, asas kepastian hukum menjamin adanya aturan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten.

Kelima asas ini menjadi fondasi yang mengarahkan setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa yang Lebih Mudah

Undang-undang ini memberi pilihan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui dua jalur. Pertama, penyelesaian di luar pengadilan yang difasilitasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Lembaga ini menawarkan mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang relatif cepat, sederhana, dan hemat biaya. Kedua, penyelesaian melalui pengadilan negeri jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan BPSK atau memilih langsung jalur litigasi.

Halaman :

View All