PUPR juga mengelola sistem SIPERMAN (Sistem Informasi Perizinan Perumahan) yang dapat diakses publik untuk mengecek legalitas proyek sebelum membeli.

Dalam kasus yang melibatkan pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat penting.

OJK bertugas mengawasi proses penyaluran pembiayaan dari bank kepada konsumen.

Baca Juga: Regulasi Bappebti Jadi Benteng Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto

Jika ditemukan praktik manipulatif dalam pengajuan KPR atau ada tekanan dari bank terhadap konsumen untuk mengambil keputusan cepat, OJK dapat melakukan investigasi dan penindakan.

Namun, berbagai lembaga ini belum sepenuhnya efektif menjawab kebutuhan masyarakat. Banyak konsumen yang tidak mengetahui keberadaan atau fungsi lembaga-lembaga tersebut.

Bahkan, dalam sejumlah kasus, konsumen merasa tidak mendapatkan penyelesaian yang tuntas meskipun telah melapor ke berbagai instansi.

Baca Juga: Pahami Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Kripto di Indonesia