Lemahnya koordinasi antar-lembaga serta keterbatasan kewenangan dalam mengeksekusi sanksi terhadap pengembang juga menjadi kendala tersendiri.

Contoh kasus yang cukup dikenal adalah keterlambatan pembangunan sejumlah proyek apartemen di kawasan Jabodetabek yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Konsumen yang telah melaporkan melalui jalur BPKN dan Kementerian PUPR mengaku belum juga mendapatkan solusi konkret, terutama terkait pengembalian dana atau kepastian penyelesaian bangunan.

Baca Juga: Negara Wajib Menjamin Keamanan Pasien Terhadap obat dan Produk Farmasi Lainnya

Dalam rangka memperkuat perlindungan, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan beberapa peraturan turunan seperti Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Jual Beli Properti yang mengatur keharusan escrow account dan transparansi proyek sebelum dijual ke publik.

Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal karena minimnya pengawasan dan rendahnya sanksi tegas terhadap pelanggaran.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga turut aktif dalam mengadvokasi hak-hak konsumen properti.

Baca Juga: Menjaga Hak Penumpang Transportasi Udara Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen