Sementara itu, BPSK hadir sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur non-litigasi.

Lembaga ini dapat ditemukan di berbagai kota besar di Indonesia dan memberikan alternatif penyelesaian cepat dan murah dibandingkan jalur pengadilan.

Proses di BPSK meliputi mediasi, arbitrase, atau ajudikasi, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?

Meski kewenangannya terbatas, BPSK kerap menjadi tempat pengaduan awal bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pengembang.

Di tingkat sektoral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki Direktorat Jenderal Perumahan yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan proyek-proyek perumahan dan rumah susun komersial.

Kementerian ini memiliki kewenangan administratif, seperti memberikan teguran, menjatuhkan sanksi, bahkan mencabut izin usaha pengembang yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Baca Juga: Begini Regulasi dan Implementasi Perlindungan Nasabah Asuransi