YLKI sering menjadi rujukan bagi konsumen untuk berkonsultasi secara hukum sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Dalam beberapa kesempatan, YLKI juga mengeluarkan laporan analisis atas potensi pelanggaran oleh pengembang dan mengusulkan perbaikan regulasi kepada pemerintah.

Melihat kompleksitas persoalan ini, para ahli hukum konsumen menyarankan agar pemerintah membentuk satuan tugas khusus (task force) untuk menangani sengketa properti secara terintegrasi.

Baca Juga: Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce, Pentingnya Menjamin Hak di Era Digital

Satuan tugas ini dapat menjadi wadah koordinasi antar-Kementerian, OJK, BPKN, dan asosiasi pengembang untuk mencari solusi konkret dan berjangka panjang.

Di sisi lain, konsumen juga dituntut untuk lebih aktif melindungi dirinya sendiri.

Edukasi dan literasi mengenai hak-hak konsumen, memahami dokumen perjanjian jual beli, serta mengecek legalitas pengembang sebelum membeli merupakan langkah awal yang sangat penting.

Baca Juga: Negara Menjamin Hak Konsumen, Pinjaman Online Tak Boleh Sewenang-wenang