Jakarta, Wartakonsumen.com -- Skema pembelian properti yang paling umum di Indonesia adalah pembelian inden, yakni pembelian rumah atau apartemen yang masih dalam tahap perencanaan atau pembangunan. Dalam skema ini, konsumen diminta untuk membayar uang muka (down payment), lalu mencicil hingga proses kredit pemilikan rumah (KPR) disetujui dan unit diserahterimakan.

Meskipun skema ini memudahkan akses terhadap hunian, tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian karena kurang memahami risiko di baliknya.

Salah satu risiko utama dari pembelian inden adalah gagalnya pengembang menyelesaikan proyek.

Banyak proyek perumahan atau apartemen yang berhenti di tengah jalan karena pengembang kehabisan modal, tidak mendapat izin, atau tidak memiliki kerjasama pendanaan dengan bank.

Baca Juga: Menelisik Hak Konsumen dalam Transaksi Properti, Apa Saja yang Dilindungi oleh Hukum?

Akibatnya, konsumen yang telah membayar uang muka dan cicilan awal tidak memperoleh unit yang dijanjikan.

Menurut data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), hingga 2024, pengaduan terbanyak dari sektor properti berkaitan dengan keterlambatan pembangunan dan kegagalan serah terima.

Sebagian besar kasus berasal dari proyek-proyek yang dipasarkan sebelum memperoleh perizinan lengkap, seperti izin lokasi, izin prinsip, dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Baca Juga: Kasus Gagal Serah Terima Properti, Posisi Hukum Konsumen Perlu Diperkuat