Ketika pengembang mengalami kebangkrutan atau kabur, konsumen akan kesulitan menuntut pengembalian dana jika tidak melalui jalur pembiayaan resmi.

Selain itu, konsumen juga wajib memeriksa apakah pengembang sudah mendaftarkan proyek mereka ke dalam sistem SIPERNAS (Sistem Informasi Pembangunan Perumahan Nasional) atau melalui kanal informasi resmi lainnya yang disediakan Kementerian PUPR.

Verifikasi ini penting agar konsumen tidak menjadi korban proyek fiktif atau bodong yang hanya berbekal brosur dan gambar digital.

Skema lain yang perlu diwaspadai adalah kerja sama operasional (KSO) antara pengembang dengan pemilik lahan.

Dalam banyak kasus, tanah bukan milik pengembang, melainkan pihak ketiga.

Jika perjanjian KSO bermasalah, pembangunan bisa terhenti dan konsumen berada dalam posisi lemah.