Oleh karena itu, penting memastikan bahwa tanah telah dibebaskan dan dibaliknamakan ke atas nama badan hukum pengembang sebelum konsumen menyetujui pembayaran.

Tak kalah penting, konsumen perlu mencermati isi dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Banyak kasus di mana pengembang mencantumkan klausul yang memberikan hak untuk menunda serah terima secara sepihak, atau membatasi hak konsumen untuk membatalkan pembelian.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa klausul semacam itu tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum.

Untuk meminimalisasi kerugian, konsumen disarankan:

• Selalu meminta salinan legalitas proyek dan tanah sebelum membayar
• Menandatangani PPJB hanya setelah memahami seluruh klausul
• Menyimpan seluruh bukti pembayaran dan korespondensi dengan pengembang
• Berkonsultasi dengan notaris atau kuasa hukum bila perlu
• Memprioritaskan pembelian proyek dari pengembang yang telah terbukti kredibel dan memiliki riwayat penyelesaian proyek yang baik

Pemerintah saat ini sedang mengkaji penguatan regulasi dalam rangka meningkatkan keamanan transaksi properti, salah satunya dengan mewajibkan escrow account sebagai standar industri.