Regulasi lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang secara khusus mengatur kewajiban pelaku usaha e-commerce, termasuk terkait informasi produk, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa.

Terakhir, Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 juga menjadi penting, khususnya untuk e-commerce yang terintegrasi dengan layanan keuangan digital seperti paylater.

Dalam hal ini, pelaku usaha wajib menjelaskan secara transparan skema pembiayaan, bunga, denda, dan risiko lainnya kepada konsumen.

Baca Juga: Regulasi Bappebti Jadi Benteng Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto

Masalah yang Dihadapi Konsumen

Meski telah diatur dalam berbagai peraturan, kenyataannya kasus pelanggaran hak konsumen masih kerap terjadi. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian barang yang diterima dengan informasi yang ditampilkan di platform.

Tak jarang konsumen menemukan produk palsu atau kualitas yang jauh dari harapan.

Baca Juga: Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Sengketa Properti