Kasus lain yang cukup sering terjadi adalah penjual fiktif, di mana pembeli telah membayar namun barang tidak kunjung dikirim. Meskipun marketplace besar telah menyediakan sistem escrow atau rekening bersama, praktik ini masih ditemui di platform atau toko daring yang tidak resmi.

Layanan pelanggan yang lambat atau tidak responsif juga menjadi keluhan konsumen. Banyak konsumen merasa kesulitan untuk mendapatkan kejelasan atau kompensasi atas masalah yang mereka alami, bahkan setelah melapor melalui kanal resmi platform.

Selain itu, isu perlindungan data pribadi menjadi perhatian serius. Banyak e-commerce yang belum memiliki sistem keamanan data yang mumpuni, sehingga informasi sensitif konsumen seperti alamat, nomor telepon, dan data pembayaran bisa bocor dan disalahgunakan.

Baca Juga: Regulasi Bappebti Jadi Benteng Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto

Hak Konsumen Dijamin Negara

Dalam sistem hukum Indonesia, konsumen bukanlah pihak yang lemah dan tak berdaya. Justru sebaliknya, posisi konsumen dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan hak-hak yang jelas. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk.

Mereka juga berhak untuk memilih, didengar pendapat dan keluhannya, serta mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat transaksi.

Baca Juga: Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Sengketa Properti