1. Membaca syarat dan ketentuan platform secara menyeluruh, terutama bagian biaya, pengembalian dana, dan risiko teknis.
2. Membandingkan biaya antar platform sebelum memutuskan bertransaksi. Transparansi biaya adalah indikator utama kredibilitas sebuah exchanger.
3. Menggunakan fitur simulasi atau akun demo jika tersedia, agar bisa memahami mekanisme perdagangan tanpa risiko finansial terlebih dahulu.
4. Melaporkan ke Bappebti apabila ada dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian informasi yang menyebabkan kerugian.

Peran negara dan lembaga non-pemerintah

Ke depan, perlu ada sinergi antara Bappebti, OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun mekanisme perlindungan konsumen yang lebih komprehensif di sektor kripto.

Selain itu, kehadiran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor perdagangan aset digital bisa menjadi opsi penting untuk memperjuangkan hak-hak konsumen secara adil. (*)