Alih Pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Memasuki tahun 2025, terjadi perubahan besar dalam tata kelola sektor keuangan digital.

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pengawasan terhadap perdagangan kripto secara resmi dialihkan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Sengketa Properti

Peralihan ini ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut, OJK mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Surat Edaran OJK (SEOJK) sebagai panduan teknis pelaksanaannya.

Regulasi ini mulai berlaku pada 10 Januari 2025 dan menjadi acuan utama dalam mengawasi aktivitas perdagangan kripto.

Baca Juga: Negara Wajib Menjamin Keamanan Pasien Terhadap obat dan Produk Farmasi Lainnya