Penguatan Aspek Perlindungan Konsumen

POJK Nomor 27 Tahun 2024 membawa pendekatan baru dalam perlindungan konsumen.

Penyelenggara perdagangan aset digital diwajibkan memiliki sistem manajemen risiko, prosedur keamanan teknologi informasi yang ketat, serta kebijakan perlindungan konsumen yang terstruktur.

Baca Juga: Negara Wajib Menjamin Keamanan Pasien Terhadap obat dan Produk Farmasi Lainnya

Salah satu kewajiban utama adalah transparansi informasi kepada pengguna.

Konsumen harus mendapatkan akses penuh terhadap informasi produk, risiko investasi, mekanisme biaya, hingga prosedur pengaduan.

Selain itu, penyelenggara juga diwajibkan melaporkan aktivitas perdagangan dan kondisi keuangan mereka secara berkala kepada OJK.

Baca Juga: Menjaga Hak Penumpang Transportasi Udara Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen