Peran Awal Bappebti dalam Mengatur Kripto

Sebelum 2025, pengawasan terhadap perdagangan aset kripto berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Lembaga ini menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Nomor 13 Tahun 2022.

Baca Juga: Keterlambatan Penerbangan dan Kompensasi, Sudahkah Maskapai Patuhi Regulasi?

Regulasi tersebut mengatur pedagang fisik aset kripto (PFAK) dalam aspek perizinan, standar keamanan sistem, hingga penyimpanan aset secara aman melalui sistem dompet dingin (cold storage) dan dompet panas (hot wallet).

Selain itu, Bappebti juga menyusun daftar aset kripto legal yang boleh diperdagangkan di Indonesia berdasarkan evaluasi tahunan.

Langkah-langkah tersebut menjadi pondasi awal bagi perlindungan konsumen kripto, termasuk penyediaan saluran pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase.

Baca Juga: Begini Regulasi dan Implementasi Perlindungan Nasabah Asuransi