Tantangan dan Kebutuhan Kepastian

Bagi kreditur, keputusan MK memang membawa konsekuensi besar. Sistem fidusia selama ini dianggap efisien karena memungkinkan eksekusi tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Namun dengan adanya putusan MK, kreditur harus lebih berhati-hati dan tidak bisa lagi serta-merta menarik kendaraan hanya berdasarkan surat fidusia.

Kepastian hukum menjadi kebutuhan dasar dalam dunia usaha. Tanpa kepastian, risiko gagal bayar meningkat dan berdampak pada stabilitas industri pembiayaan.

Baca Juga: Apa yang Harus Dilakukan Konsumen Jika Kendaraannya Dirampas Secara Sepihak?

Oleh sebab itu, muncul desakan agar pemerintah atau Mahkamah Agung memberikan pedoman teknis pelaksanaan putusan MK tersebut, agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan dan tidak menjadikan kreditur seolah-olah kehilangan hak untuk mengeksekusi.

Mendorong Dialog dan Regulasi Turunan

Penting bagi semua pihak untuk tidak melihat persoalan ini secara hitam-putih. Perlindungan konsumen tidak boleh mengorbankan kepastian hukum bagi pelaku usaha, begitu pula sebaliknya.

Baca Juga: Peringati Hari Hak Konsumen Sedunia, BPKN Tekankan Penguatan Perlindungan Konsumen di Era AI dan Implementasi ODR