Jakarta, Wartakonsumen.com -- Gagalnya pengembang menyerahkan unit properti tepat waktu masih menjadi masalah klasik dalam dunia properti di Indonesia. Ribuan konsumen setiap tahun menghadapi risiko keterlambatan, bahkan kegagalan total serah terima rumah atau apartemen, meski telah membayar dalam jumlah besar.

Dalam situasi seperti ini, banyak konsumen bingung soal hak hukumnya. Di mana posisi hukum mereka? Apa perlindungan yang bisa mereka dapatkan?

Secara umum, hubungan hukum antara pengembang dan konsumen properti diikat melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan/atau perjanjian jual beli (AJB).

Dalam dokumen tersebut biasanya tertulis waktu serah terima unit, spesifikasi bangunan, dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan. Namun dalam praktiknya, pengembang sering mencantumkan klausul sepihak yang merugikan konsumen.

Baca Juga: Konsumen Wajib Tahu Skema dalam Pembelian Properti

Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang menyatakan pengembang bebas dari kewajiban ganti rugi atau tanggung jawab atas keterlambatan. Klausul sepihak seperti itu dianggap batal demi hukum, dan konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.

Salah satu contoh nyata adalah kasus proyek apartemen Meikarta, yang menuai perhatian publik karena keterlambatan penyerahan ribuan unit kepada konsumen.

Banyak pembeli mengaku telah melunasi pembayaran namun tidak kunjung menerima unit. Beberapa bahkan menempuh jalur hukum, sementara sebagian lainnya mengadukan kasus ini ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Baca Juga: Menelisik Hak Konsumen dalam Transaksi Properti, Apa Saja yang Dilindungi oleh Hukum?