Data BPKN mencatat bahwa sepanjang 2021 hingga 2024, lebih dari 300 pengaduan konsumen properti masuk ke lembaga tersebut.

Masalah paling umum adalah keterlambatan serah terima unit, disusul pembangunan yang tidak selesai, dan ketidaksesuaian spesifikasi.

Menariknya, sebagian besar pengaduan berasal dari proyek-proyek besar yang justru gencar melakukan promosi dan pemasaran.

Lalu, apa yang bisa dilakukan konsumen?

Jika serah terima unit meleset dari jadwal, konsumen bisa melakukan somasi atau teguran hukum secara tertulis kepada pengembang sebagai langkah awal.

Jika tidak ditanggapi, konsumen dapat menggugat secara perdata di pengadilan atas dasar wanprestasi, sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Gugatan dapat diajukan secara individual maupun kolektif (class action), tergantung jumlah korban.