Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakseimbangan informasi dan kekuatan hukum antara pengembang dan konsumen. Pengembang umumnya memiliki akses ke penasihat hukum, sementara konsumen banyak yang awam hukum dan tidak mengetahui haknya.

Di sisi lain, pengembang juga kerap berlindung di balik alasan "kondisi pasar", "masalah perizinan", atau "pandemi", meski tidak mencantumkan klausul force majeure secara adil dalam kontrak.

Untuk menghindari situasi seperti ini, pemerintah mengimbau agar konsumen tidak mudah tergiur dengan promosi dan harga murah.

Konsumen sebaiknya memverifikasi status proyek melalui SIPERMAN (Sistem Informasi Perumahan Nasional), serta memastikan bahwa pengembang telah bekerja sama dengan perbankan untuk sistem pembayaran yang aman melalui escrow account.

Pembayaran langsung ke rekening pribadi pengembang sangat berisiko.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan perumahan harus didukung dengan rencana teknis dan jaminan perlindungan bagi konsumen.