Alternatif lain adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang tersedia di berbagai kota besar di Indonesia.

BPSK memiliki kewenangan untuk memediasi dan mengeluarkan putusan atas sengketa konsumen, meskipun sifatnya terbatas. Jalur ini banyak digunakan karena biayanya murah dan prosesnya cepat dibanding pengadilan umum.

Dalam kasus yang lebih kompleks, konsumen dapat melapor ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019, pengembang yang tidak menyerahkan unit sesuai jadwal atau tanpa sertifikat laik fungsi (SLF) dapat diberikan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha.

Namun demikian, proses penyelesaian melalui regulator tidak serta-merta memberikan ganti rugi materiil kepada konsumen.

Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mempersiapkan bukti-bukti kuat seperti: PPJB, kuitansi pembayaran, salinan brosur dan penawaran, serta korespondensi dengan pengembang. Semua dokumen tersebut akan memperkuat posisi konsumen di depan hukum.