Namun, efektivitas regulasi ini masih sangat bergantung pada pengawasan di lapangan dan literasi konsumen.

Singkatnya, ketika pengembang gagal memenuhi kewajiban serah terima, konsumen tidak berada dalam posisi lemah secara hukum.

UU Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, dan peraturan sektoral lainnya telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk menuntut hak-hak konsumen.

Namun, untuk memaksimalkan perlindungan tersebut, konsumen perlu lebih proaktif dalam memahami isi kontrak, memverifikasi legalitas proyek, dan segera menempuh jalur penyelesaian sengketa ketika muncul masalah.

Dalam dunia properti, ketelitian dan kehati-hatian konsumen adalah benteng perlindungan paling pertama. (*)