Sebaliknya, aplikasi ilegal sering kali meminta akses ke berbagai data yang tidak relevan dengan proses pinjaman, termasuk daftar kontak, galeri foto, dokumen pribadi, hingga informasi lain yang berpotensi disalahgunakan. Data tersebut kemudian kerap digunakan sebagai alat tekanan ketika terjadi keterlambatan pembayaran.
Praktik penagihan juga menjadi salah satu sumber keluhan terbesar dalam kasus pinjol ilegal. Dalam industri yang diawasi OJK, penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan mengikuti ketentuan penagihan yang berlaku. Penagihan harus dilakukan secara profesional tanpa intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merendahkan martabat nasabah.
Sebaliknya, berbagai laporan yang diterima regulator dan lembaga perlindungan konsumen menunjukkan bahwa pinjol ilegal masih kerap melakukan penagihan dengan cara yang melanggar hukum. Mulai dari pengiriman pesan bernada ancaman, penyebaran informasi kepada kontak nasabah, hingga tindakan yang berpotensi mencemarkan nama baik korban.
Pengamat sektor keuangan menilai bahwa maraknya pinjaman ilegal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga masih rendahnya literasi keuangan masyarakat. Banyak konsumen yang tergiur oleh proses pencairan yang cepat tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas perusahaan atau memahami risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.
Karena itu, masyarakat disarankan untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mengajukan pinjaman. Langkah sederhana seperti memeriksa daftar penyelenggara yang memiliki izin OJK, membaca seluruh syarat dan ketentuan, serta memahami kemampuan finansial sebelum berutang dapat menjadi perlindungan awal yang sangat penting.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan, pinjaman online pada dasarnya dapat menjadi solusi bagi kebutuhan pendanaan masyarakat. Namun manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal apabila konsumen menggunakan layanan yang legal, transparan, dan berada di bawah pengawasan regulator. Tanpa kehati-hatian, kemudahan yang ditawarkan teknologi justru dapat berubah menjadi sumber masalah baru yang merugikan konsumen dalam jangka panjang.
Tanggung Jawab Platform dan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto
25 Jul 2025, 14:06 WIB
Transparansi dan Risiko Perdagangan Kripto, Hak Konsumen yang Masih Rentan Diabaikan
25 Jul 2025, 13:53 WIB
Produsen Wajib Tanggung Jawab terhadap Kemasan Sekali Pakai yang Merusak Lingkungan
24 Jul 2025, 23:09 WIB
FMCG
24 Jul 2025, 23:07 WIB
FMCG
24 Jul 2025, 23:04 WIB
FMCG
24 Jul 2025, 23:00 WIB
Energi
24 Jul 2025, 22:32 WIB
Energi
24 Jul 2025, 22:31 WIB
Properti
24 Jul 2025, 21:52 WIB
Properti
24 Jul 2025, 21:39 WIB
Leasing
23 Jul 2025, 12:28 WIB
Leasing
23 Jul 2025, 12:26 WIB
Leasing
23 Jul 2025, 10:26 WIB
Leasing
21 Jul 2025, 20:03 WIB
Kesehatan
21 Jul 2025, 16:47 WIB
Kesehatan
21 Jul 2025, 12:28 WIB
Kesehatan
21 Jul 2025, 11:43 WIB
Kesehatan
21 Jul 2025, 10:48 WIB
Telekomunikasi
15 Jul 2025, 16:27 WIB
Liputan
20 Feb 2025, 16:59 WIB
Liputan
20 Feb 2025, 16:11 WIB
Liputan
25 Des 2024, 20:32 WIB
Liputan
25 Des 2024, 12:35 WIB
Produsen Wajib Tanggung Jawab terhadap Kemasan Sekali Pakai yang Merusak Lingkungan
Dibaca 7.980 kali