Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Menurut AFPI, penetapan batas bunga justru menciptakan kepastian dan membedakan pelaku legal dengan yang ilegal.

Ketua AFPI, Entjik S. Djafar, menilai bahwa aturan ini membantu mengeliminasi praktik-praktik predatoris di industri pinjaman daring, terutama dari pelaku ilegal yang kerap mengenakan bunga sangat tinggi tanpa transparansi.

Penerapan batas bunga juga mendorong efisiensi operasional penyelenggara fintech. Para pelaku usaha ditantang untuk meningkatkan manajemen risiko, efisiensi biaya, serta memperkuat sistem penilaian kelayakan peminjam.

Dengan begitu, kompetisi dalam industri menjadi lebih sehat dan fokus pada kualitas layanan, bukan sekadar keuntungan dari bunga tinggi.

Regulasi ini juga sejalan dengan misi pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Dengan bunga yang lebih rendah dan terukur, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal kini bisa mendapatkan alternatif pembiayaan yang lebih adil.

Ini penting terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang sangat membutuhkan modal usaha tetapi sering terkendala syarat ketat dari perbankan.