Hanya saja, implementasi ini sering kali belum cukup kuat untuk memastikan hak-hak konsumen benar-benar terlindungi.

Sebagai misal, ketika terjadi perselisihan soal kualitas produk, proses investigasi oleh platform bisa memakan waktu lama atau bahkan tidak berpihak karena lemahnya bukti digital dari pihak konsumen.

Di sisi lain, UMKM juga perlu dibekali dengan edukasi perlindungan konsumen sebagai bagian dari pengembangan usaha mereka.

Dalam banyak kasus, ketidaktahuan pelaku usaha terhadap standar e-commerce, seperti kewajiban mencantumkan informasi produk yang jelas, menjamin keaslian barang, atau memberikan layanan purnajual, justru menjadi sumber utama konflik.

Untuk itu, sinergi antara pemerintah, platform marketplace, dan asosiasi UMKM sangat dibutuhkan untuk meningkatkan literasi bisnis digital yang berkeadilan.

Regulasi juga memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya sudah mengatur cukup jelas hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM.