Jakarta, Wartakonsumen.com -- Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi digital secara bijak. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat terhindar dari bahaya pinjaman online ilegal dan praktik judi daring yang semakin marak.

"Kita harus cerdas dalam memanfaatkan layanan digital agar tidak terjerat pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi atau kecanduan judi online," ujar Ibas, panggilan akrab Edhie Baskoro, dalam seminar bertajuk "Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!" yang dikutip dari siaran pers resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Ibas mengungkapkan bahwa jumlah pengguna aplikasi judi daring diperkirakan akan mencapai 8,8 juta orang pada tahun 2025. Lebih mengejutkan lagi, sekitar 80.000 di antaranya adalah anak-anak berusia 10 tahun.

"Sebanyak 40 persen atau sekitar 1,64 juta pemain judi online berusia antara 30 hingga 50 tahun, sedangkan 34 persen atau sekitar 1,35 juta orang berusia di atas 50 tahun. Perputaran uang dalam judi online di Indonesia telah mencapai sekitar Rp500 triliun pada tahun 2024," paparnya.

Baca Juga: Strategi Unilever Indonesia Manfaatkan Data Hadapi Dinamika Pasar

Fenomena ini semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang terjebak dalam utang akibat judi online dan pinjaman daring ilegal. Akibatnya, banyak yang mengalami tekanan ekonomi dan psikologis yang dapat berujung pada tindakan kriminal, menciptakan lingkungan yang semakin tidak aman.

"Awalnya mungkin hanya kesenangan sesaat, lalu menjadi kecanduan, terlilit utang, mengalami stres berkepanjangan, hingga akhirnya mengalami gangguan mental. Tidak jarang, kondisi ini bisa mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan. Nauzubillah min dzalik, ini adalah lingkaran setan yang harus kita hentikan," tegas Ibas.

Ia menyoroti upaya pemerintah dalam memberantas judi online dan pinjaman daring ilegal, seperti pemblokiran 5.000 rekening dari 3,5 juta orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menutup 3.517 layanan pinjaman online ilegal yang menyebabkan kerugian sekitar Rp700 miliar.

Baca Juga: BPKN RI Tinjau Kesiapan KAI Hadapi Lonjakan Penumpang dan Cuaca Ekstrem di Stasiun Tawang