Sementara itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat adanya 381 pengaduan terkait pinjaman online ilegal, dengan total kerugian mencapai Rp202,6 miliar pada tahun 2024.

Namun, Ibas menilai langkah-langkah ini masih belum cukup. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak dari pinjaman serta judi daring.

"Kita perlu mengedukasi masyarakat agar mereka memahami bahaya praktik-praktik menyesatkan ini dan mencari solusi alternatif yang lebih aman dibandingkan terjerumus dalam judi online dan pinjaman ilegal," ujarnya.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI Cek Kesiapan Terminal Tirtonadi Solo Jelang Nataru

Selain edukasi, Ibas juga mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas dan efektif dalam memberantas judi daring serta pinjaman online ilegal.

"Penindakan tegas dan penertiban regulasi tanpa pandang bulu sangat diperlukan untuk memutus rantai kejahatan digital yang semakin berkembang di Indonesia," tutupnya. (*)

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi 2 BPKN Ingatkan Pentingnya Keselamatan Konsumen Saat Liburan Nataru 2024